KutaiKartanegara.com 15/02/03
Program unggulan Pemkab Kukar dalam memberdayakan masyarakat dan pengembangan wilayah yang lazim disebut dengan Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) yang telah berlangsung selama dua tahun mulai kemarin (14/2) dikaji ulang melalui kegiatan seminar dan lokakarya yang bertema Percepatan Pembangunan Kutai Kartanegara dan sub tema Refleksi Dua Tahun Perjalanan Gerbang Dayaku, yang digagas oleh organisasi kepemudaan yang tergabung dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Suasana pembahasan materi semiloka pada sidang komisi Photo: Joe

Semiloka yang berlangsung dua hari ini diikuti tidak kurang 600 peserta terdiri dari Camat, Kepala Desa/Lurah, Pengurus Badan Perwakilan Desa/Kelurahan, Kepala Dinas/Instansi Daerah, LSM, Kepala Sekolah SLTA, pimpinan organisasi sosial dan politik serta tokoh masyarakat lainnya.

Menghadirkan pembicara kunci mantan Menristek di era Gus Dur, Dr H.A.S. Hikam. Pembicara lainnya adalah Bupati Kukar Drs Syaukani HR MM, Ketua DPRD H Bachtiar Effendi, Dosen Unmul Samarinda sekaligus pengamat sosial politik Prof Sarosa Hamong Pranoto dan Iskandar SE MSi dari Unikarta Tenggarong.

Bupati Kukar Syaukani HR dalam sambutannya mengatakan sebagai suatu konsep program yang dibuat oleh manusia tentu Gerbang Dayaku memiliki kekurangan disana sini. Kekurangan tersebut perlu diperbaiki agar program Gerbang Dayaku mampu mengakomodir segala kepentingan komponen masyarakat sehingga tujuan misi dan visinya sesuai dengan yang diharapkan.

"Silahkan membedah program ini secara terbuka, transparan dan objektif, sehingga kekeliruan dan kesalahannya dapat diketahui untuk kemudian diperbaiki" kata Syaukani.

Sementara itu Dr H.A.S. Hikam selaku keynote speaker dalam semiloka tersebut membawakan makalah berjudul Otonomi Daerah Dalam Konteks Nasionalisme. Menurut AS Hikam, otonomi daerah (otda) sudah menjadi sunnatullah (given) dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dibuktikan melalui pasal yang ada dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945.

Dikatakan otonomi daerah yang ada sekarang seperti yang tertuang dalam UU No 22 dan 25 tahun 1999 merupakan otonomi daerah seolah-olah atau akal-akalan. Karena kedua UU otonomi tersebut dominasi pemerintah pusat masih dominan hal ini terihat dari kalimat pemberian kewenangan kepada Daerah. Padahal daerah memiliki kekhasan dan otonominya sendiri.

Menurut Ketua Pelaksana Semiloka, Eri Suparjan, mengharapkan semiloka ini mampu memberikan solusi terhadap pelaksanaan program Gerbang Dayaku untuk kemudian direkomendasikan kepada Pemkab Kukar sebagai bahan untuk melanjutkan program strategis ini. Demikian katanya. (joe)