Setibanya di Gedung DPRD Kukar yang telah dijaga ketat oleh aparat Polres Kutai dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kukar, mahasiswa melakukan aksi membakar ban di halaman gedung wakil rakyat tersebut serta menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang. Sempat terjadi ketegangan ketika seorang staf Sekretariat DPRD dan anggota Polres Kutai hendak menaikkan kembali bendera Merah Putih satu tiang penuh, namun puluhan mahasiswa mencegahnya dan meminta agar bendera tetap dikibarkan setengah tiang sebagai ungkapan berkabung. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kemudian membiarkan bendera Merah Putih berkibar setengah tiang selama aksi berlangsung.

Beberapa mahasiswa bersitegang dengan salah seorang pegawai Sekretariat DPRD yang hendak menaikkan kembali bendera satu tiang penuh. Photo: Yanda

Mahasiswa sebenarnya ingin memasuki gedung dewan akan tetapi aparat keamanan telah merapatkan barisan untuk menghalangi niat mahasiswa tersebut, akhirnya para mahasiswa bertahan di teras gedung DPRD sambil berorasi menyuarakan aspirasi mereka. Tak lama kemudian, Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi BcHK didampingi para anggota dewan lainnya keluar dan mendengarkan orasi mahasiswa.

Bachtiar Effendi sempat menawarkan kepada beberapa perwakilan mahasiswa untuk berunding didalam gedung namun ditolak mahasiswa. Bachtiar kemudian mempersilakan mahasiswa untuk terus berorasi menyampaikan tuntutannya.

Mahasiswa kemudian meminta Ketua DPRD Kukar untuk membacakan pernyataan sikap yang telah dibuat mahasiswa, tapi Bachtiar Effendi dengan tegas menolak permintaan tersebut.
"Saya tidak dapat membacakan pernyataan yang bukan produk dari DPRD Kutai Kartanegara." kata Bachtiar dihadapan para pendemo. Mendengar hal itu, mahasiswa lalu meminta Ketua DPRD untuk menyampaikan pernyataan sikap DPRD Kutai Kartanegara. Kembali Bachtiar menolak dengan halus permintaan tersebut seraya memberikan pengertian bahwa mekanismenya harus melibatkan seluruh fraksi yang ada di dewan.

Aksi pembakaran ban didepan Gedung DPRD Kukar. Photo: Yanda

Bachtiar Effendi kemudian mengatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi dari mahasiswa tersebut dan akan melakukan rapat pimpinan dengan para ketua fraksi untuk membahas permasalahan ini, termasuk masalah kenaikan tarif PDAM Kukar.

"Kami akan memanggil PDAM dan instansi terkait untuk meminta penjelasan dari mereka, setelah itu barulah kami dapat menyimpulkannya melalui suatu pernyataan sikap." kata Bachtiar Effendi. Bachtiar berjanji kepada mahasiswa akan mengeluarkan pernyataan tersebut melalui media massa pada hari Rabu ini, serta mengirimkan pernyataan sikap tersebut kepada pemerintah pusat, DPR RI, Gubernur Kaltim maupun DPRD Kaltim.

Ketua DPRD Kukar Bachtiar Effendi kemudian mempersilakan mahasiswa untuk membacakan sendiri pernyataannya. Ketua BEM Unikarta, Wahono, kemudian membacakan pernyataan sikap dan tuntutan yang mengatasnamakan masyarakat Kutai Kartanegara "Gerakan Menolak Kenaikan Tarif" (GEMETAR).

Ketua BEM Unikarta Wahono ketika sedang membacakan pernyataan sikap disaksikan Ketua DPRD Kukar dan para anggota dewan. Photo: Yanda

Dalam poin pertama pernyataan tersebut, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM (menolak pencabutan subsidi BBM), tarif dasar listrik dan telepon serta menuntut Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz untuk turun dari jabatan karena tidak mampu memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Poin kedua, mahasiswa meminta kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabut kembali SK No. 80.188/HK-565/2002 mengenai Kenaikan Tarif Pembayaran PDAM serta memberikan sanksi kepada aparat PDAM yang terlibat penyimpangan sesuai hasil audit tim BPK Perwakilan V Banjarmasin.

Poin terakhir, mahasiswa meminta kepada Pemkab Kutai Kartanegara untuk merevisi nota APBD 2003 dengan lebih mengedepankan porsi-porsi bagi kepentingan masyarakat umum.