KutaiKartanegara.com 12/05/03
Pemberian beasiswa kepada seluruh mahasiwa Universitas Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai Fraksi PDIP dan Amanat Keadilan Bangsa (AKB) DPRD Kukar perlu ditinjau kembali. Kebijakan itu dianggap kurang mendidik dan kontra produktif bagi peningkatan SDM Kukar. Karenanya dua fraksi ini menyarankan agar pemberian beasiswa lebih selektif kepada yang berprestasi dan kurang mampu.

"Menurut kami itu kurang tepat. Kalau memang tidak mungkin untuk ditinjau sebutannya jangan beasiswa, tapi sebagai tunjangan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara," kata Sekretaris Fraksi PDIP HM Sabri.

Menurut Ketua Fraksi AKB H Noor Muhammad SSos, akan lebih tepat jika pemberian beasiswa itu selektif bagi yang berprestasi dan secara ekonomi tidak mampu. Sebab, pemerintah daerah perlu mulai meninjau program-program yang berdampak pada inefisiensi dan kurang tepat sasaran. Standar prestasi perlu mendapat perhatian yang besar seperti juga para guru yang berprestasi, tenaga kesehatan dan paramedis. "Karena ini sangat menentukan kualitas SDM di daerah ini," kata Noor Muhammad.

Selain itu, kedua fraksi ini juga merekomendasikan perlunya penambahan sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu sangat menentukan sukses tidaknya pembangunan SDM di Kota Raja.

Sekadar untuk diketahui, pada tahun anggaran 2002, Pemkab Kukar telah mengalokasikan dana Rp 85 miliar lebih untuk pengembangan SDM. Adapun bantuan beasiswa, penggantian SPP dan BP3 tahun 2002 lalu Rp 7.630.987.000 yang diberikan untuk SD/MI, SLTP/MTs serta SMU/SMK/MAN. Program pendidikan di pedesaan tahun anggaran 2002 dilakukan dengan rehab dan pembangunan gedung sekolah, pembangunan prasarana SD, bantuan pendidikan menengah, meubeler, pembangunan pondok pesantren, pengadaan guru PTT/kontrak, subsidi BP3 dan pemberian DOP SD/MI. (oi)