KutaiKartanegara.com 11/08/03 19:51 WITA
Demi mempersiapkan program-program apa saja yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2004 mendatang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) selama dua hari.

Rakorbang yang diikuti seluruh camat dan pimpinan dinas/instansi se-Kukar dibuka oleh Sekretarias Kabupaten (Seskab) Kukar, Drs H Eddy Subandi MM siang tadi di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang.

Ketua pelaksana Rakorbang yang juga Ketua Bappeda Kukar, H Bachruddin Noor MEngSc mengatakan, Rakorbang ini bertujuan untuk memperoleh keterpaduan program pembangunan demi mensukseskan program unggulan Pemda Kukar yang dikemas dalam program Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan
Kutai (Gerbang Dayaku).

Disamping itu, tambahnya, untuk tahun anggaran 2004 mendatang Pemkab Kukar secara konsisten akan melaksanakan pertama kali dalam pengelolaan keuangan daerah melalui anggaran dan belanja daerah yang berbasis kinerja.

Anggaran dan belanja daerah berbasis kinerja ini selain masih asing bagi sebagian besar aparat daerah juga terbilang rumit karena anggaran dan belanja yang diusulkan benar-benar harus realistis dengan kemampuan aparat.

Artinya dalam mengajukan anggaran dan belanja daerah ini harus terukur dalam segala dimensinya dan memang dibutuhkan secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Seskab Kukar, Drs H Eddy Subandi MM dalam sambutannya mengatakan agar pembangunan dapat dikelola secara efisien, efektif, transparan, accountable dan responsif maka mau tidak mau kita harus melaksanakan anggaran yang berbasis kinerja.

Diakui Eddy Subandi, anggaran kinerja yang akan diterapkan di Kukar terbilang lambat dari daerah Kabupaten/Kota lain di Kaltim karena harus disosialisaikan terlebih dahulu ke beberapa dinas, instansi dan lembaga daerah.

Oleh sebab itu tiada pilihan lain pada tahun anggaran 2004 dengan komitmen yang tinggi dan apapun konsekuensinya, Pemkab Kukar harus menerapkan anggaran berbasis kinerja ini. Ditambahkannya, anggaran kinerja merupakan usaha penyesuaian dengan perubahan paradigma pembangunan di daerah yang melaksanakan otonomi daerah.

"Selama ini anggaran pemda hanya dapat dipantau oleh Eksekutif dan legislatif, diluar itu tidak bias di akses. Dengan anggaran kinerja masyarakat dapat memonitoring pengelolaan keuangan daerah dan untuk apa uang itu digunakan," demikian kata Eddy Subandi. (joe)