KutaiKartanegara.com 09/06/03
Gencarnya pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bontang terhadap anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) atas dugaan korupsi, tampaknya akan juga dilakukan di Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurut sumber, Kejaksaan Negeri Tenggarong kini sedang siap-siap melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kukar di Kota Raja Tenggarong atas dugaan penyimpangan keuangan. Bahkan, tidak saja wakil rakyat, pemeriksaan juga terhadap sejumlah pejabat Pemkab Kukar (bawahan Bupati) yang diduga melakukan penyimpangan keuangan.

"Pak Kajari (Palti Simanjuntak) sudah lapor ke Pak Bupati (Drs H Syaukani HR MM) untuk melakukan pemeriksaan itu. Tapi, minta tempo waktu agar pemeriksaan terhadap bawahannya itu ditunda dulu. Bupati punya alasan tersendiri, tapi bukan dengan maksud melindungi bawahannya yang tidak benar," ujar sumber tersebut.

Rencana pemeriksaan pejabat Kukar itu, masih menurut sumber tersebut, berkaitan adanya pengaduan dari masyarakat dan para PNS di lingkungan Pemkab Kukar. Intinya, alokasi keuangan tidak pada pos sebagaimana mestinya. Akibatnya, untuk pembayaran gaji dan dana-dana lain seperti SPPD serta dana operasional untuk pegawai berbulan-bulan tidak terbayar. Begitu pula pembayaran terhadap para rekanan juga banyak yang belum terealisasi. 

Anehnya, sejumlah pejabat justru menunjukkan kehidupan yang serba mewah seperti ditunjukkan pada pembelian kendaraan mewah dan membuat rumah mewah yang menghabiskan dana miliran rupiah. 

"Yang mau diselidiki itu kebenaran pembelokan keuangan. Alasan yang muncul selalu anggaran sedang defisit, tapi anehnya kondisi defisit itu tidak tampak pada para pejabatnya, yang dalam kehidupan sehari-hari masih menunjukkan pola hidup serba wah. Berapa sih besarnya gaji itu pejabat itu, kok bisa sekaya itu," ujar sumber tersebut.

Benarkah ada rencana Kejari Tenggarong memeriksa anggota Dewan dan pejabat di Kota Raja? Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong Palti Simanjuntak SH membantah soal itu. Kepada Kaltim Post, Palti mengatakan, pihaknya tidak mau melakukan pemeriksaan, sementara indikasinya belum jelas. Sebab, ini persoalan hukum yang jika gegabah bisa dituntut balik. 

"Saya tak mau mencari-cari yang dasarnya cuma asumsi atau laporan tanpa bukti valid. Kecuali ada bukti yang kuat, kami akan langsung melakukan pemeriksaan. Kalau hanya omongan orang tak bisa dijadikan dasar itu," tandasnya. 

Palti juga membantah jika dirinya pernah bertemu Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM menyampaikan rencana memeriksa pejabat bawahan Bupati. "Kalau kami mau memeriksa, tak perlu lapor Bupati segala," tukasnya.

Melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan, lanjut Palti, memang sudah menjadi perintah undang-undang. Bahkan, Kejati Kaltim juga memberikan instruksi seperti itu jika ada indikasi yang kuat. "Tapi, saat ini kan belum ada indikasi. Coba saja nanti kalau ada indikasi dan bukti yang valid kami akan bertindak," ujarnya lagi.

Soal pengesahan APBD Kukar misalnya, lanjut Palti, pengesahannya atas kesepakatan unsur eksekutif dan legislatif. Kecuali jika ada ketentuan yang dilanggar, dan sekali lagi diperkuat dengan bukti. "Kalau ada masyarakat yang punya bukti, tolong sampaikan kepada saya, pasti saya tindaklanjuti. Saat ini kami kelihatannya diam-diam saja, tapi bukan berarti tidak pasang mata dan telinga. Kami di Kejaksaan Tenggarong selama ini tidak tidur kok," tegasnya sembari menambahkan, jika pemeriksaan seperti yang dilakukan Kejari Bontang belum dilakukan di Tenggarong, itu murni karena indikasinya belum ada. 

Secara terpisah, Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi BcHK MBA mengatakan, pihaknya tidak keberatan jika Kejaksaan hendak melakukan pemeriksaan terhadap DPRD. Namun, itu bisa dilakukan sepanjang sesuai dengan prosedur yang ada. "Lihat dulu prosedurnya, tidak bisa asal periksa saja. Apalagi jika tidak ada bukti yang kuat. Selama ini pengelolaan keuangan di DPRD sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya. (oi)