Asisten II Pemkab Kukar, Ir HM Aswin MM MSc (kiri) didampingi Kabag Keuangan H Suryanto Anwar SE MM (kanan) saat memimpin rapat koordinasi dengan para pimpro di Tenggarong Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 07/08/03 11:05 WITA
Sebagian besar pimpinan dan bendaharawan proyek (pimpro dan banpro) belum memahami dengan baik ruang lingkup tugasnya dalam menangani proyek. Disamping itu para pimpro dinilai malas dalam melengkapi administrasi proyek, padahal setiap proyek terutama yang sudah dimasukan dalam Daftar Isian Proyek (DIP) seharusnya terus dipantau dan dilaporkan kemajuannya kendati dana untuk proyek tersebut belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi, sinkronisasi dan inventarisasi proyek dengan para pimpinan dan penanggungjawab proyek tahun anggaran 2001 hingga 2002 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) yang dipimpin Asisten II Pemkab Kukar, Ir HM Aswin MM MSc, Rabu (06/08) kemarin di Pendopo Odah Etam Tenggarong.

Menurut HM Aswin yang didampingi Kepala Bagian Keuangan H Suryanto Anwar SE MM dan Sekretaris Bappeda Kukar Drs Jumawan, apapun yang terjadi seharusnya para pimpro harus melakukan pelaporan secara priodik terhadap kemajuan suatu proyek baik fisik maupun realisasi pendanaannya. Sebagai Pimpro mestinya mampu melakukan inisiatif dan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kendala yang ditemui dapat dipecahkan bersama.

Aswin juga menyesalkan tindakan para kontraktor/rekanan yang mewakilkan penagihan proyek melalui debt collector. Cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dalam pengelolaan sistem keuangan pemerintah.

Sementara itu Kabag Keuangan H Suryanto Anwar SE MM mengatakan proyek tahun anggaran 2001 secara yuridis formal sebenarnya sudah dinyatakan selesai ketika laporan pertanggung jawaban Bupati di terima DPRD. Namun akibat ketidakpahaman pimpro dalam memahami proyek seperti yang bersifat proyek luncuran dan multiyears maka seakan-akan timbul kesan ada proyek yang belum dapat direalisasikan.

Suryanto Anwar juga merasa gerah dengan tingkah para pimpro yang selalu melimpahkan permasalahan kelambatan pembayaran dana proyek langsung kepadanya. "Seharusnya para pimpro dan banpro melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan. Bukan pemborong/rekanan yang berkoordinasi dengan bagian Keuangan,” kata Suryanto Anwar.

Ia juga mengharapkan agar pimpro memberikan gambaran kondisi dan realisasi keuangan proyek yang notabene berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah. “Dana perimbangan itu kan selama ini acapkali terlambat sehingga membuat pelaksanaan proyek di daerah juga terganggu. Saya minta agar pimpro bersama banpro dapat meyakinkan para pemborong/kontraktor sehingga mereka tidak langsung menanyakan pembayaran proyek kepada Kabag Keuangan," ujar Suryanto Anwar.

Menyinggung tentang dana perimbangan triwulan II (April s/d Juni 2003) diakui Suryanto dalam waktu dekat akan turun ke daerah dimana Kukar akan mendapatkan dana tersebut sebesar Rp 401 milyar lebih. “Dari jumlah tersebut setelah dihitung-hitung dengan kebutuhan rutin dinas dan instansi daerah serta untuk pelunasan beberapa proyek ternyata masih ditemui defisit sebesar Rp 15 milyar lebih,” demikian katanya. (joe)