Salah seorang dari 5 juru bicara fraksi saat menyerahkan dokumen kata akhirnya kepada Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi BcHk Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 05/05/03
Setelah ditunggu hampir 2 bulan, akhirnya semua fraksi di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sepakat menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM tahun anggaran 2002 dalam Sidang Paripurna III DPRD Kukar yang berlangsung tadi pagi di Tenggarong dengan acara tunggal penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap LPJ Bupati Kukar tahun anggaran 2002.

Semua fraksi yang ada di DPRD Kukar masing-masing Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, TNI/Polri, Amanat Keadilan Bangsa (AKB) dan Fraksi Persatuan Indonesia (PI) dalam kata akhirnya yang disampaikan oleh juru bicaranya menyatakan, memahami keterbatasan Pemkab Kukar dalam melaksanakan proses pembangunan akibat ketelambatan kucuran dana dari Pemerintah pusat ke daerah melalui dana perimbangan pusat dan daerah sesuai dengan UU No 25 dan 22 tahun 1999.

Dalam kata akhir Fraksi P-DIP melalui juru bicaranya Drs HM Sabri mengatakan bahwa keterlambatan kucuran dana tersebut hendaknya disikapi dengan pikiran-pikiran yang sehat pula. "Jangan kita memvonis bahwa Pusat bersikap setengah hati untuk menerapkan ke dua Undang-Undang itu. Perlu disadari bahwa proses birokrasi tidak semudah pemerintah desa dan kelurahan," kata HM Sabri.

Sementara itu fraksi Golkar melalui Drs HM Idrus mengharapkan agar Pemkab Kukar terus berupaya agar dana perimbangan pusat dan daerah ini dapat segera meluncur tepat waktu.

Sedangkan fraksi TNI/Polri melalui juru bicaranya H Jamaludin meminta Pemkab Kukar ke depan lebih mengarahkan pada pembangunan yang berbasis pada agrobisnis dan agroindustri seperti perkebunan kelapa sawit dan tebu.

Sementara Fraksi Persatuan Indonesia melalui Drs H Syaiful Anwar mengharapkan agar Pemkab Kukar segera melakukan pembenahan organisasinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2003 tentang perampingan organisasi Pemkab agar kinerja aparat lebih efisien dan efektif.

Dan terakhir, fraksi AKB yang dijuru bicarai ketuanya Drs H Noor Muhammad mengatakan, kebijakan pemberian beasiswa kepada semua Mahasiswa Unikarta Pemkab hendaknya lebih selektif yaitu hanya diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Fraksi AKB pada kata akhirnya juga menyinggung tentang tidak terealisasinya secara penuh program Rp milyar per desa pada tahun anggaran 2002 lalu yang menurutnya sangat mengecewakan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM menghargai kerjasama maupun saran yang disampaikan baik yang bersifat kritikan maupun dukungan kepada Pemkab Kukar yang semuanya oleh Syaukani akan dijadikan masukan yang berharga dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kukar dimasa mendatang.

"Saya menghargai semua kerjasama maupun masukan-masukan dari anggota dewan dan masyarakat lainnya untuk dijadikan pedoman bagi saya melanjutkan amanah dalam membangun Kukar," kata Syaukani dihadapan para anggota dewan. (joe)