KutaiKartanegara.com 28/04/03
Tim Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mulai hari ini hingga 30 April melakukan sosialisasi Keputusan Mendagri No 29 Tahun 2002 tentang Perubahan Sistim Penyusunan APBD Kutai Kartanegara Berdasarkan Anggaran Kinerja.

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kukar bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM ini dibuka oleh Wakil Bupati Kukar Drs H Samsuri Aspar MM tadi pagi di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kutai Kartanegara dengan dihadiri para Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara beserta para staf dinas/instansi yang membidangi masalah keuangan.

Dalam sambutan pembukanya, Dr Masykur Wiratmo MSc mengatakan implementasi APBD yang menggunakan pendekatan anggaran kinerja ini sudah menjadi tuntutan dalam otonomi daerah yang  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 105 dan 108 tahun 2002.

Sementara itu Wabup Kukar Samsuri Aspar dalam sambutannya mengatakan APBD yang disusun berdasarkan anggaran kinerja akan memberikan kontribusi bagi pemkab dalam rangka efisiensi dan akuntabilitas ini merupakan konsekuensi dari proses otonomisasi, mengelola keuangan secara bertanggungjawab.

Menurut Samsuri Aspar, hingga kini masih belum dikembangkan model APBD yang memberikan informasi kepada publik. Melalui penerapan anggaran kinerja, masyarakat akan dapat mengetahui apakah APBD telah sesuai dengan kinerja yang ditentukan.

Di akhir sambutannya, Samsuri Aspar berharap kepada seluruh dinas dan instansi di lingkungan Pemkab Kukar agar dapat menyusun anggaran berdasarkan anggaran kinerja sehingga dapat diukur dan dievaluasi dengan seobjektif mungkin.

Setelah secara resmi membuka kegiatan sosialisasi ini, Wabup Samsuri Aspar menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kukar dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM. Dari pihak Kukar ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Eddy Subandi MM, sementara dari pihak UGM oleh Dr Masykur Wiratmo MSc.

Setelah istirahat sebentar, acara sosialisasi kembali dilanjutkan dengan pemaparan mengenai penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja tersebut oleh Dr Masykur Wiratmo MSc. Dijelaskannya, anggaran dengan Pendekatan Kinerja sesuai PP 105/2000 pasal 8 merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Banyak hal yang disampaikan Dr Masykur Wiratmo MSc dihadapan para Kepala Dinas/Instansi diantaranya adalah beberapa perbedaan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang lama yakni PP No 5 dan 6 Tahun 1975 dengan PP No 105 Tahun 2000, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan lain sebagainya.

"Paradigma baru dari penerapan APBD dengan pendekatan kinerja ini adalah kembalinya peran dasar pemerintah sebagai public service, jadi baik penerimaan maupun pengeluaran berorientasi kepada pelayanan publik. Paradigma baru (otonomi daerah/desentralisasi) tidak bisa diterjemahkan sebagai penambahan beban bagi masyarakat." kata Masykur Wiratmo.

Ia menambahkan, anggaran kinerja ini akan melibatkan tiga elemen penting yaitu masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah, karena paradigma baru ini menuntut akuntabilitas publik.

Menurut Masykur Wiratmo, anggaran kinerja sudah diterapkan pada tahun 1970an di Amerika Serikat dan memerlukan persiapan sekitar 45 tahun untuk pelaksanaan anggaran negara tersebut. Dan pihak PSEKP UGM akan mendampingi atau membantu Kukar dalam penyusunan APBD tahun 2004 melalui pendekatan anggaran kinerja ini yang rencananya akan dimulai pada bulan Mei hingga Juni yang akan datang. (win)