KutaiKartanegara.com 24/05/03
Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Drs H Samsuri Aspar MM mengatakan, pengawasan pembangunan di Kukar sudah dilaksanakan secara maksimal dengan berbagai metode dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah yang terlibat, tapi juga LSM dan masyarakat sendiri. Pemkab sudah membagikan 200 buku putih per desa untuk lebih memperketat pengawasan itu.

"Bukan hanya kami yang mengawasi, juga bukan hanya Badan Pengawas, tapi juga LSM dan masyarakat. Ada 23 LSM yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan langsung turun ke lapangan. Jadi, kurang apa lagi soal pengawasan itu?," ujar Samsuri, kemarin.

Sistem pengawasan itu setiap tahun rutin dievaluasi untuk memperbaikinya. Bahkan, tahun ini justru akan lebih ketat lagi. Setiap buku putih harus ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD-nya masing-masing. "Kalau ada buku putih, masyarakat bisa ikut mengontrol Program Gerbang Dayaku (GD)," kata Samsuri lagi. 

Lebih lanjut dikatakan, jika ditemukan permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan aspek pendanaan, lanjutnya untuk sementara ini perlu dimaklumi. Dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat sejauh ini belum cair. Namun, jika bukan menyangkut pendanaan, pihaknya akan sangat berterima kasih jika mendapat laporan soal temuan di lapangan guna ditindaklanjuti.

"Ada contoh di Desa Jantur, masyarakat protes karena ada jembatan yang ukuran baloknya diubah. Tapi, ternyata memang ada revisi, tapi masyarakat tidak tahu. Apapun, itu sebagai contoh bahwa dengan memegang buku putih masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan. Tolong tunjukkan jika ada temuan," pintanya.

Samsuri kemudian memaparkan pentingnya pengawasan. Sebagus apapun program, katanya, jika tidak diimbangi pengawasan yang baik, sulit untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. "Di sinilah pentingnya keterlibatan banyak pihak," tegasnya. (oi)