KutaiKartanegara.com 04/09/03 20:03 WITA
Akibat belum dianggarkan pada APBD Kutai Kartanegara tahun anggaran 2003 akhirnya Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil sikap kebijakan dengan memberikan panjar kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 2004 untuk melaksanakan kegiatannya.

Kebijakan untuk memberikan panjar kepada Panwaslu Kukar ini diputuskan dalam suatu rapat internal Pemkab Kukar yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kukar, Drs H Eddy Subandi MM tadi pagi.

Menurut Seskab Eddy Subandi, panjar ini diberikan karena selain memahami kesulitan yang dihadapi Panwaslu dalam melaksanakan kegiatannya juga terhadang oleh deadline dari KPU Pusat bahwa semua kegiatan operasional Panwaslu di daerah Kabupaten/Kota harus sudah siap pada tanggal 15 September 2003 mendatang.

Eddi Subandi juga mengakui bahwa selama dibentuk bulan Juli lalu Panwaslu Kukar sama sekali belum pernah mendapatkan kucuran dana dari Pemkab. "Selama ini kami hanya memberikan fasilitas kantor berikut perabotan dan peminjaman kendaraan air berupa speedboat milik Pemkab. Dengan panjar sebesar Rp 600 jutaan ini saya harap Panwaslu Kukar dapat memprioritaskan kegiatan dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif," ujar Eddy Subandi.

Ditanya kapan panjar tersebut bisa dicairkan, menurut Eddy Subandi, hal itu tergantung Kepala Bagian Keuangan Pemkab Kukar, Bapak H Suryanto Anwar SE MM. "Tapi saya kira pencairan itu tidak lama koq, pokoknya dalam pekan ini juga lah," demikian katanya.

Tidak tercovernya dana operasional Panwaslu Kukar yang biasa tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) APBD Kukar tahun anggaran 2003 karena pembentukan Panwaslu di Kukar dilakukan bulan Juli 2003 lalu dimana pada saat itu APBD Kukar anggaran tahun 2003 telah berjalan separo. Dengan demikian pengajuan usulan dana Panwaslu Kukar secara efektif baru dapat dilakukan pada anggaran tahun 2004 mendatang. (joe)