KutaiKartanegara.com 02/01/03
Digulirkannya otonomi daerah di Indonesia merupakan berkah yang patut disyukuri oleh daerah, khususnya bagi kabupaten atau kota yang selama ini dikenal sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara, seperti halnya Kutai Kartanegara. Berbagai kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dan perimbangan keuangan telah memberikan gairah kepada daerah untuk terus menggeliat dalam memacu pembangunan. Namun pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan lancar, masih banyak permasalahan yang dihadapi daerah seperti tersendatnya aliran dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat.

"Undang-Undang tentang Otonomi Daerah telah berjalan tapi masih perlu disempurnakan atau dilancarkan lagi. Masalah kewenangan yang semestinya sudah dilimpahkan ternyata ada yang belum, masalah perimbangan keuangan kenyataannya masih tersendat-sendat." kata Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM kepada Smart FM Balikpapan.

Menurut Syaukani, sejak dilaksanakannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terjadi dengan cukup signifikan di daerah Kutai Kartanegara.

"Dengan adanya undang-undang otonomi daerah tersebut telah terjadi pelimpahan wewenang penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diantaranya adalah desentralisasi fiskal serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua pelimpahan memberikan arti yang cukup besar bagi daerah untuk memacu pelaku-pelaku ekonomi memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya." tandas Syaukani. (win)