Ketua KPU Kukar (kedua dari kiri) saat memimpin pembahasan rancangan kesepakatan bersama peserta Pemilu 2004 Kabupaten Kukar Photo: Agri

KutaiKartanegara.com 23/01/04 23:11 WITA
Untuk menjamin dan mendukung situasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tetap kondusif selama berlangsungnya pelaksanaan kampanye Pemilu 2004 mulai 11 Maret mendatang, seluruh pimpinan partai politik (parpol) se-Kukar menyetujui rancangan kesepakatan bersama yang diprakarsai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar dan Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih di Hotel Lesong Batu sore tadi, Ketua KPU Kukar Ishack Iskandar memimpin jalannya pertemuan dan pembahasan rancangan yang cukup alot tersebut dengan didampingi Bupati Kukar, wakil dari Polres Kutai, Kodim 0906 dan Panwaslu.

Para pimpinan parpol se-Kukar saat mempelajari draft kesepakatan bersama yang dibuat KPU Photo: Agri

Bupati H Syaukani HR dalam pengantarnya dihadapan para pimpinan parpol se-Kukar, kesepakatan bersama ini perlu dibuat untuk mencegah terpecah-belahnya Kabupaten Kukar yang dikuatirkan terjadi akibat gesekan-gesekan antar pendukung parpol selama kampanye Pemilu yang tinggal beberapa pekan lagi.

"Alangkah baiknya bila kita menyepakati bersama satu kesepakatan yang kita buat bersama, kita pikirkan bersama serta kita jaga dan taati bersama. Komitmen ini sebagai upaya mencegah pelaksanaan pemilu yang menyebabkan daerah Kabupaten Kukar ini porak poranda atau terpecah-belah," tegas Syaukani.

Dalam pembahasan 8 butir pernyataan kesepakatan bersama tersebut, salah satu perdebatan terjadi pada butir ke-5 yang menyatakan "mendukung sepenuhnya himbauan Kapolri agar semua peserta Pemilu 2004 tidak memakai atau menggunakan atribut yang biasa dipakai atau menyerupai atribut militer dan kepolisian".

Suasana pertemuan para pemimpin parpol se-Kukar di Hotel Lesong Batu sore tadi Photo: Agri

Beberapa pengurus parpol menyatakan setuju terhadap butir pernyataan tersebut. Namun pengurus Partai Golkar, PKB dan PDI-P yang merasa satgas atau organisasi sayapnya sebagai yang dimaksud pada butir ke-8 tersebut tentu saja merasa keberatan.

Salah seorang pengurus Partai Golkar menyatakan atribut AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) yang ada sekarang, maupun atribut satgas PDI-P dan banser PKB sudah menjadi ketentuan pusat bukan daerah. Setelah beradu argumen dengan beberapa pengurus parpol, akhirnya Ketua DPD Golkar Kukar H Samsuri Aspar menyatakan akan mengurangi penggunaan beberapa atribut seperti misal sabuk dan baret. Selain itu juga disepakati bahwa pada bagian akhir butir nomor 8 tersebut ditambahkan kalimat "selama kampanye Pemilu berlangsung".

Hal lain yang dipermasalahkan adalah misalnya dari Partai Keadilan Sejahtera yang meminta agar perihal pemberian sanksi turut disertakan dalam rancangan kesepakatan bersama. Oleh Bupati Kukar akhirnya disepakati untuk dicantumkan pada bagian penutup.

Setelah melakukan beberapa perubahan yang telah disetujui bersama, Ketua KPU Kukar Ishack Iskandar yang memimpin jalannya pertemuan ini kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan segera membuat naskah Kesepakatan Bersama tersebut yang akan ditandatangani seluruh Ketua Parpol pada saat peresmian Gedung KPU Kukar, Senin (26/01) mendatang. (win)