Fraksi TNI/Polri melalui H Jamaluddin SH saat menyampaikan kata akhir fraksinya dalam Sidang Paripurna ke-3 DPRD Kukar Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 15/04/04 20:10 WITA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2004 akhirnya ditetapkan menjadi lebih dari Rp 2,94 triliun setelah seluruh fraksi DPRD Kukar menyetujui Rancangan APBD tahun anggaran 2004 tadi siang. Selain itu juga ditetapkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 600 milyar lebih.

Dalam Sidang Paripurna ke-3 DPRD Kukar yang dipimpin ketuanya, H Bachtiar Effendi, seluruh fraksi DPRD Kukar saat menyampaikan kata akhirnya juga menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Kukar terhadap pelaksanaan APBD tahun 2003.

Ditetapkannya RAPBD Kukar menjadi APBD sebesar Rp 2.943.245.465.277,- ini ditandai dengan penandatanganan berita acara pengesahan yang dilakukan oleh Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM bersama Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi disaksikan para Wakil Ketua DPRD Kukar.

H Jamaluddin SH (kiri) menyalami Bupati Kukar usai menyerahkan Kata Akhir dari Fraksi TNI/Polri Photo: Joe Syaukani saat menandatangani berita acara pengesahan APBD 2004 disaksikan Ketua DPRD H Bachtiar Effendi dan para wakil-wakilnya Photo: Joe

APBD Kukar 2004 dicanangkan untuk pos pengeluaran rutin atau biaya aparatur sebesar Rp 891 milyar lebih, sedang pengeluaran untuk pos pelayanan publik maupun anggaran pembangunan sebesar Rp 2,493 trilyun lebih.

Fraksi PDIP pada kata akhirnya yang disampaikan Drs HM Sabri mengatakan, keterlambatan serta alotnya pembahasan RAPBD menjadi APBD 2004 bukanlah merupakan upaya untuk melakukan tekanan atau memangkas-mangkas dana yang dialokasikan tetapi adalah untuk mengarahkan kepada efektifnya suatu anggaran.

Fraksi Amanat Keadilan Bangsa melalui juru bicaranya Drs H Noor Muhammad mengatakan, tidaklah benar tudingan bahwa lamanya pembahasan RAPBD Kukar 2004 karena intrik-intrik politik dengan mendekatinya akhir masa bakti anggota dewan hasil pemilu 1999. "Yang jelas banyak anggota dewan yang juga adalah pimpinan dan pengurus partai yang disibukkan menghadapi perhelatan akbar pemilu 2004 lalu," ujar anggota dewan yang populer dengan sebutan Rumainur ini.

Sedang Fraksi TNI/Polri melalui H Jamaludin SH berharap APBD 2004 lebih memprioritaskan proyek-proyek yang telah disepakati namun belum dilaksanakan pada tahun 2003 lalu dan proyek yang sudah selesai namun belum dibayarkan.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Abdul Wahid Katung maupun Fraksi Persatuan Indonesia melalui H Syaiful Anwar AH sama-sama mengharapkan anggaran pelayanan publik/pembangunan hendaknya lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan wilayah dengan mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan warga yang didukung ketersediaan sarana transportasi dan ekonomi rakyat. (joe)